Meluruskan Tuduhan KH Said Aqil Beli Helicopter Karena Dapat Gelontoran 1,5 Triliun

MusliModerat.net - Karifikasi tuk ahlul fitnah waljamaah yang menyatakan bahwa kiai said aqil siraj menerima 1,5 trilyun dan memiliki helicopter....

Menyikapi beredarnya ujaran fitnah dan kebencian terkait gelontoran Uang Triliunan kpd PBNU dan mengaitkanya dgn kunjungan KH. Said Aqil Siroj menggunakan Helicopter adalah tuduhan yg tidak mendasar.

Pertama, terkait dgn gelontoran uang tsb, berita ini sudah lama per bulan Februari 2017. Program dimaksud adalah Program dr Kemenkeu untuk pemberdayaan Koperasi dan UMKM bagi Kopontren (Koperasi Pesantren) tidak diperuntukkan kpd PBNU.

Kedua, Kunjungan menggunakan Helicopter tsb adalah ketika KH. Said Aqil Siroj melaksanakan tugas di hari Minggu, 16 Juli 2017. Dengan schedule sangat padat sehingga terpaksa menggunakan Helicopter sbg sarana penunjang kegiatan yg memang dalam satu hari ada dua kegiatan yg hampir bersamaan waktunya dgn radius jarak yg amat jauh.
Berikut rincian agenda KH. Said Aqil Siroj d tgl tsb:
- 08.00 s.d 09.00 perjalanan Jkt-Cirebon
- 09.00 s.d 10.00 (Ceramah d Pesantren KHAS Kempek, Palimanan, Cirebon)
- 10.00 s.d 11.00 perjalanan Cirebon-Jkt
- 11.00 s.d 12.00 perjalanan ke Lokasi Acara PP. Muslimat NU d Jkt Selatan.
- 13.00 s.d 15.00 Ceramah dlm Acara Peringatan Hari Anak oleh PP. Muslimat NU.

Alhamdulillah, KH. Said Aqil Siroj masih diberi kekuatan sehat wal afiat sehingga dapat menjalankan aktifitas yg luar biasa padat. Pelayanan terhadap Ummat jauh lebih berharga dan tidak bisa dibandingkan dengan apapun.
Mohon Do'anya selalu dari saudara sekalian. 

Dishare dari M. Sofwan Erce

Berikut Klarifikasi dari PBNU:

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) melakukan klarifikasi terkait berita tentang penyaluran dana Rp 1,5 trilyun dari pemerintah ke PBNU yang belakangan ini tersebar luas di media sosial.

“Framing untuk memojokkan NU. Berita lama (Februari lalu) kini diviral oleh kelompok tertentu dalam momentum terbitnya Perppu 2/2017,” kata Ketua PBNU Robikin Emhas, dalam keterangan yang dimuat di portal milik NU, Sabtu (15/7/2017).

Ia menjelaskan, program kredit usaha ultra mikro tersebut bukan hanya diperuntukan bagi warga Nahdlatul Ulama namun untuk warga negara Republik Indonesia.

Menurutnya, ada pihak tertentu berusaha membangun kesan negatif seolah dukungan NU terhadap pemerintah untuk membubarkan ormas anti-Pancasila adalah karena ada konsesi tertentu.

“Kami tegaskan bahwa PBNU tidak ada deal apa pun dengan Pemerintah. Tuntutan NU untuk membubarkan ormas anti-Pancasila adalah wujud komitmen nasionalisme terhadap kelangsungan bangsa dan NKRI sebagaimana ungkapan hubbul wathan minal iman,” paparnya.

line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">

Wakil Sekretaris Jenderal PBNU, Ishfah Abidal Aziz mengatakan, judul berita tersebut tak sesuai dengan realita yang terjadi. Menurutnya kerjasama Kementerian Keuangan terkait program itu dengan nominal mencapai Rp 1,5 Triliun tersebut tak hanya dilakukan bersama PBNU, namun juga dengan ormas lain.

“Judul berita tersebut sesat dan menyesatkan, karena tidak sesuai dengan isi berita dan juga tidak sesuai dengan realitasnya,” katanya dilaman facebook pribadinya, Sabtu 15 Juli 2017.

Mantan Ketua Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia DI Yogyakarta ini menilai, berita tersebut dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk membangun kesan negatif terhadap NU. Mereka dengan sengaja memviralkan berita itu di media sosial dengan tujuan merusak citra organisasi besutan KH Hasyim Asy’ari ini.

“Seolah-olah NU melalui PBNU memperoleh bantuan dari Pemerintah sebesar 1,5 Triliun, angka yang cukup fantastis,” tegasnya.

Selain berita lama (Februari lalu), lanjut Ishfah, isi beritanya pun tidak sesuai ralita. Ishfah menjelaskan, alokasi kredit usaha mikro 1,5 Triliun itu adalah diperuntukkan untuk Warga Negara Indonesia, bukan hanya warga NU dan disalurkan melului sejumlah ormas.

“Yang bekerjasama dengan Pemerintah terkait program ini juga bukan hanya PBNU. Jadi, nilai 1,5 Triliun itu adalah alokasi kredit usaha mikro yang akan disalurkan oleh Pemerintah di tahun 2017, melalui berbagai sarana dan kerjasama,” tukasnya.

Sebagaimana sudah diberitakan, Tiga kementerian, yakni Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi dan UMKM, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika menandatangani kerja sama pemberdayaan masyarakat dengan Nahdlatul Ulama (NU), di Gedung PBNU Jakarta, Kamis (23/2/2017).

Menteri Keuangan, Sri Mulyani,  usai menandatangani MoU menjelaskan,   kerja sama terebut untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi, terutama dalam rangka memperkuat aktivitas ekonomi di tengah masyarakat.

“Tahun 2017 ini, ada anggaran sebesar 1,5 T yang ada di dalam program investasi pemerintah yang diperuntukan bagi usaha-usaha ultra mikro. Memang nilainya dibawah kredit usaha rakyat (KUR) yang mencapai 100 Triliun,” ujar Sri Mulyani.

Namun, Ia menegaskan bahwa uang itu bukan hadiah yang langsung hilang tetapi untuk modal.

Ditambahkan Sri, untuk kegiatan itu, Kementrianya menggandeng Kementerian Koperasi dan UMKM serta Kemkominfo karena masyarakat dan warga NU pada umumnya banyak menggeluti usaha menengah dan kecil.

“Kemkominfo juga ada program pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi dan informasi. Kerja sama lintas institusi ini akan memunculkan dana lebih ditambah banyak program sehingga manfaatnya akan jauh lebih besar,” kata Sri Mulyani.[muslimoderat]

Tweet

Subscribe to receive free email updates: