"PBNU Berada di Garda Terdepan Lakukan Perlawanan Pihak yang Coba Hidupkan PKI"

MusliModerat.net - Komunisme dan PKI dituding bangkit lagi. Hal itu usai acara seminar 65 di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang dibubarkan oleh kepolisian, karena didemo ratusan berbagai elemen massa.

Apalagi kata ungkap Mayor Jenderal TNI (Purn) Kivlan Zen, PKI sudah memiliki struktur dan kepengurusan yang siap untuk bangkit.

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Marsudi Syuhud mengatakan, pihaknya akan menolak untuk komunisme hidup lagi di Indonesia. Pasalnya Indonesia dan para pendiri bangsa sudah sepakat bahwa indeologi Indonesia adalah Pancasila. Bukan komunisme.

Seorang anggota polisi tampak berjaga di depan kantor LBH/YLBHI, usai terjadi kericuhan di kantor LBH Jakarta Minggu(17/9) malam.

class="liner-caption" style="background: rgb(247, 105, 0); border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-width: 0px; box-sizing: border-box; height: 3px; margin: 15px 0px 10px; max-width: 60px; outline: 0px; padding: 0px; transition: all 0.4s ease-out; vertical-align: baseline;">

"Dari dulu sudah sepakat Indonesia negara Pancasila, bukan komunis. Jadi laksanakan saja sekarang," ujar Marsudi kepada JawaPos.com, Selasa (19/9).

Marsudi menambahkan, apabila ada pihak-pihak yang mencoba menghidupkan kembali PKI. Maka PBNU akan berada di garda terdepan untuk melakukan perlawanan.

"Indonesia ini sudah sepakat bahwa negara ini Pancasila sampai kapanpun. Nah ini akan PBNU jaga," katanya.

Sementara itu, Marsudi juga tidak sepakat ada pihak-pihak yang ingin mencabut TAP MPRS Nomor 25/1966 tentang Pembubaran PKI. "Ya aturan itu tidak boleh berubah," pungkasnya.

Sebelumnya, Mayor Jenderal TNI (Purn) Kivlan Zen mengatakan, PKI sudah terbentuk lengkap dengan struktur kepengurusannya, yakni Wahyu Setiaji sebagai ketua umum dan Teguh Karyani menjadi sekretaris jenderal. Mereka akan bangkit apabila TAP MPRS Nomor 25/21966 tentang Pembubaran PKI dicabut.

Kivlan menambahkan, dengan sudah terbentuknya kepengurusan itu. Maka sudah ada kemungkinan suatu saat komunisme bisa bangkit di Indonesia. Oleh sebab itu perlu ada ketegasan dari pemerintah mengungkapkan tidak akan mencabut TAP MPRS ini.

(cr2/JPC)