FPI: Hanya PKS Saja Partai Islam yang Bisa Diajak Kerja Sama, Partai lain Tidak

MusliModerat.net - Ketua Bidang Penegakan Khilafah Awit Masyhuri menyatakan, FPI telah sepakat memperjuangkan syariat Islam melalui jalur konstitusional. Namun sistem yang berlaku di Indonesia adalah demokrasi, sesuatu yang bertolak belakang dengan pandangan FPI.

Awit menegaskan, FPI tidak menerima demokrasi karena bertentangan dengan hukum Tuhan. Demokrasi, menurutnya, adalah hukum yang dibuat manusia karena itu tidak seharusnya diimani.

“Islam tidak mengenal demokrasi, yang ada adalah musyawarah,” kata Awit.

Dia mengatakan, sila keempat Pancasila tidak menyebutkan istilah demokrasi di dalamnya, tapi menggunakan kata ‘permusyawaratan’.

FPI menginginkan Indonesia menggunakan prinsip musyawarah, bukan sistem demokrasi. Termasuk dalam pemilihan pemimpin nasional.

Pemilihan presiden yang dilakukan secara langsung oleh rakyat, kata Awit, merupakan penerapan sistem demokrasi.

Sedangkan FPI menginginkan rakyat memilih perwakilannya saat pemilu, selanjutnya presiden, gubernur, walikota, hingga bupati dipilih secara musyawarah oleh wakil rakyat.

Namun Awit menyadari, yang berlaku sekarang adalah sistem demokrasi. Dia menganggap situasi saat ini sebagai keadaan darurat. Mau tidak mau, demokrasi harus dijalani.

“Tidak ada rotan, akar pun jadi. Karena tidak ada cara lain lagi, sistem demokrasi kami tunggangi, tapi tujuan akhirnya adalah Islam,” kata Awit.

“Kita dipaksa untuk berpartai, dipaksa untuk berdemokrasi. Sedangkan kalau kami tidak ikut, demokrasi akan dikuasai mafia,” tambahnya.

Dia mengatakan, FPI tidak terpikir untuk mengubah organisasi menjadi partai politik. Namun pada musyawarah nasional keempat yang digelar 2013, mereka sepakat bahwa FPI bisa melahirkan partai politik, setelah melalui kajian mendalam.

“Sesuai mandat para pendiri, FPI tidak akan bisa menjadi partai. Tapi melahirkan partai, itu mungkin. FPI membentuk partai entah apa namanya, kami belum bahas,” ujar Awit.

Dia mengatakan, FPI masih percaya dengan partai Islam yang ada saat ini.

Slamet menyebut hanya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) saja partai Islam yang masih bisa diajak bekerja sama. Sementara partai Islam lainnya, seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP), tak lagi diperhitungkan.

“Kemarin PPP mendukung Ahok sehingga kami sudah tidak hitung lagi. Jadi kami lihat hanya PKS saja sekarang,” kata Awit.

Dishare dan disunting dari cnnindonesia.com

Tweet

Subscribe to receive free email updates: